Jenewa (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan babak baru perundingan untuk mengakhiri lebih dari setahun kekerasan dan kekacauan politik Libya dibuka di Jenewa, Kamis (3/9).

Semua pihak yang diundang ke pertemuan telah mengonfirmasikan kehadiran mereka menurut pernyataan PBB.

Utusan khusus PBB untuk Libya Bernardino Leon mengadakan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak dari Libya pada Kamis dan Jumat.

Libya memiliki dua parlemen dan pemerintah serta telah terkoyak sejak komunitas internasional membantu untuk menggulingkan diktator Moamar Khadafi pada 2011.

Satu bermarkas di Tripoli, Kongres Nasional Umum (General National Congress/GNC) yang didukung pasukan Libya Dawn, serta pemerintah yang diakui secara internasional yang beroperasi dari Tobruk, di ujung timur negara itu.

Perundingan 3-4 September di Jenewa adalah putaran terkini negosiasi perdamaian panjang antara faksi-faksi yang berseteru di negara Afrika Utara tersebut.

PBB telah menengahi pembicaraan yang ditujukan untuk membentuk pemerintahan bersatu di sana.

Faksi-faksi di Libya pada Januari lalu sepakat untuk membangun sebuah pemerintah persatuan untuk mengembalikan stabilitas yang hancur sejak revolusi 2011, namun perundingan mengenai rinciannya menghadapi rintangan.

Kepada kantor berita AFP, Leon mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan perwakilan dari salah satu wakil parlemen yang bermarkas di Tobruk, Taher Mohamed El-Sonni.

Anggota-anggota GNC, yang pada Rabu (2/9) memutuskan untuk berpartisipasi setelah memboikot perundingan bulan lalu di Maroko, juga diharapkan bertemu dengan utusan PBB itu.

PBB berharap pembicaraan akan mengarah pada kesepakatan yang ditandatangani pada 20 September dan mulai dilaksanakan sekitar 20 Oktober mendatang.

Perjanjian tersebut sejauh ini ditolak oleh GNC, yang bermaksud membentuk pemerintah persatuan nasional untuk masa transisi dua tahun dan nantinya diakhiri dengan pemilu parlemen.

Parlemen yang diakui secara internasional pada Selasa (1/9) mengadopsi daftar calon pemerintahan baru, kantor berita yang setia kepada pemerintah melaporkan pada Rabu.

Sebanyak 12 kandidat termasuk seorang perempuan dan mantan Menteri Luar Negeri Abdulrahman Shalgham masuk di dalam pemerintah baru tersebut, kata kantor berita itu. (Uu.B020)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015