"Pemenuhan pangan yang cukup konsumsi dan produksi merupakan faktor penting dalam mendukung sumber daya manusia yang produktif," kata Mentan.
Hal itu dikemukakan Mentan dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring dalam seminar Nasional Hari Statistik 2015 dengan tema "Peningkatan Kinerja Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan", Kantor Pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta, Selasa.
Untuk itu, pemerintah memfokuskan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus mampu mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat dan mandiri.
Kedaulatan pangan, kata Amran, merupakan kemampuan khusus bangsa yang diwujudkan dalam tiga hal, yakni mencukupi kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri.
Kemudian, upaya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat petani selaku pelaku utama usaha pertanian.
Ia mengatakan ketersediaan infrastruktur sebagai salah satu syarat dalam mendorong pembangunan kedaulatan pangan.
"Pemerintah fokus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian," ujarnya.
Ia menuturkan ketersediaan infrastruktur pendukung antara lain irigasi yang memadai. Pemerintah menargetkan perbaikan lahan irigasi pertanian sebesar 2,6 juta hektare hingga akhir 2015.
"Saya pikir memang harus terintegrasi semua mulai dari daerah hulu sungai hingga pada bagaimana mengelola air sampai pada penggunaannya saya pikir jadi penting," tuturnya.
Untuk meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai dan gula, maka sejumlah permasalahan telah diidentifikasi antara lain irigasi yang rusak, benih, pemberian pupuk yang terlambat, alat mesin pertanian yang kurang dan penyuluh pertanian yang kurang.
Hingga saat ini, ia mengatakan telah ada sebanyak 347 varietas padi di Indonesia namun pihaknya masih akan mengembangkan varietas lainnya yang lebih unggul.
Selain ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi yang memadai, masih ada syarat lainnya yang harus dipenuhi agar pembangunan pangan dapat menyediakan pasokan yang cukup dan kebutuhan-kebutuhan bertumpu pada kekuatan sumber daya lokal sebagaimana diamanatkan dalam konsep kedaulatan pangan.
Syarat lainnya antara lain penguasaan lahan yang harus memadai, dukungan teknologi pertanian yang terbarukan, ketersediaan sarana produksi seperti modal, pupuk dan pestisida, serta jaminan pasar seperti kepastian harga.
Kemudian, upaya memproteksi keberlanjutan usaha pertanian, pendampingan dan mitigasi akibat perubahan iklim.
Lebih lanjut ia mengatakan guna mengakselerasi pembangunan ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen melakukan terobosan dengan upaya gerak cepat dalam program melalui upaya khusus (Upsus).
Kegiatan utama Upsus dikhususkan pada pengembangan jaringan irigasi dan tersier dengan target seluas 2,6 juta ha.
Selain itu, kegiatan pendukungnya antara lain kegiatan optimalisasi lahan seluas 1,03 juta hektare, gerakan penerapan teknologi budidaya pengelola tanaman terpadu padi.
Penerapan teknologi terpadu itu ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan air serta peluang untuk meningkatkan pengelolaan, sehingga tercapai produktivitas yang optimum.
Pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas panen dan pascapanen. Saat ini sudah sekitar 49.000 unit alat mesin pertanian yang dibagikan ke masyarakat.
Kemudian, pendampingan dan pengawalan oleh petugas penyuluh pertanian dalam membantu masyarakat mengelola usaha pertaniannya.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
