"Upaya realisasi dan implementasi Agenda 2030 membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap negara dengan tetap mempertimbangkan prinsip perbedaan kapasitas, tingkat dan prioritas pembangunan tiap-tiap negara," kata Menlu Retno menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Menlu RI pada Kamis (24/9) dalam pernyataan di depan 134 menteri luar negeri G77 pada pertemuan tahunan di New York yang dipimpin oleh Menlu Afrika Selatan.
Dalam pernyataannya, Menlu RI itu juga menekankan pentingnya G77 untuk terus mendorong pembentukan sistem pemerintahan global (global governance) yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional.
Selain itu, Menlu Retno mengingatkan agar G77 memanfaatkan solidaritas dan komitmen negara anggotanya untuk mendorong kemajuan pada berbagai perundingan global yang berlangsung, seperti perundingan United Nations Forum on Climate Change (UNFCC) di Paris pada akhir November 2015.
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan disahkan para kepala negara/pemerintahan dunia pada KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Paska 2015 di Markas Besar PBB, New York, pada 25-27 September 2015.
Agenda itu merupakan dokumen penting yang akan menjadi panduan upaya pembangunan global untuk 15 tahun mendatang.
Tujuan utama agenda 2030 adalah untuk memerangi kemiskinan dunia. Salah satu komitmen konkret dan terpenting dalam agenda global tersebut adalah pembentukan suatu mekanisme fasilitas untuk pembangunan kapasitas, bantuan teknik, serta alih teknologi bagi negara-negara berkembang.
Kelompok 77 (G77) berdiri pada 1964 dan merupakan salah satu kelompok perunding terbesar yang memperjuangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang di forum PBB.
G77 saat ini terdiri dari 134 negara dan melandaskan kekuatannya dalam kesatuan dan solidaritas. Indonesia pernah menjabat sebagai ketua G77 pada 1998.
Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri G77 di New York telah menghasilkan "Ministerial Declaration", yang akan menjadi dasar posisi kelompok tersebut dalam menghadapi negosiasi di berbagai forum ekonomi dan pembangunan PBB dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Thailand akan memimpin G77 pada 2016.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2015
