Ini dibentuk untuk mengantisipasi akibat perbedaan politik di tingkat yang paling bawah terutama sebentar lagi masuk Pilkada Serentak,"
Makassar (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan forum keserasian sosial untuk mengantisipasi perseteruan akibat perbedaan politik saat pemilihan kepala daerah.

"Ini dibentuk untuk mengantisipasi akibat perbedaan politik di tingkat yang paling bawah terutama sebentar lagi masuk Pilkada Serentak," kata Khofifah saat pendeklarasian Forum Keserasian Sosial untuk wilayah timur Indonesia di Hotel Singgasana Makassar, Sumatera Selatan, Senin.

Forum keserasian sosial yang dimaksudkan untuk antisipasi terhadap hal-hal yang bisa berpotensi terjadinya disharmoni dalam masyarakat sudah sesuai UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"Regulasi tersebut memberikan mandat agar bisa menyiapkan pranata adat dan pranata sosial. Keduanya merupakan sumber daya efektif yang bisa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik sosial. Jadi memang harus ada semacam wadahnya untuk mengarah ke sana," katanya.

Khofifah menjelaskan forum ini sudah siap sejak tahun 2006, akan tetapi saat ini dilakukan revitalisasi dari sebelumnya di tingkat desa. Nantinya ada koordinasi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, untuk langkah antisipasi deteksi dini.

"Ini juga akan jadi embrio agar ada forum serupa di tingkat nasional," katanya.

Untuk Forum Keserasian Sosial di tingkat nasional, lanjut Khofifah, pihaknya sudah mengomunikasikan dengan beberapa tokoh yang dianggap guru bangsa.

"Jika kategorinya guru bangsa Insya Allah akseptabilitas antar umat beragama, suku, budaya itu tinggi. Ini yang sedang kita konkritkan supaya para guru bangsa berkenan memberi arahan," katanya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014.

Daerah tersebut, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah.

Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015