"Kali ini jumlah yang kita umumkan tidak banyak, karena kalau banyak itu tidak selalu fokus. Akhirnya substansinya tidak sampai," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Darmin menambahkan paket kebijakan tersebut akan diumumkan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid satu yang telah terbit pada 9 September 2015.
Selain itu, ia juga mengatakan paket kebijakan jilid dua bukan merupakan paket terakhir yang akan diterbitkan pemerintah karena saat ini beberapa peraturan yang berpotensi untuk dipangkas sedang dikajian dari kementerian terkait.
Hingga sekarang, sebanyak 16 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang masuk dalam paket kebijakan jilid pertama, sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu kelengkapan paraf menteri terkait dan persetujuan Presiden untuk ditetapkan.
Dalam tingkat kementerian dan lembaga, sebanyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Khusus di level ini, aspek deregulasi tidak hanya berupa penyempurnaan maupun penyederhanaan pada peraturan awal namun juga penggabungan.
Penggabungan beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan bisa mengurangi beban regulasi akibat terlampau banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Dengan demikian dari 38 peraturan tersebut, setelah dideregulasi jumlahnya menjadi 24 peraturan.
Salah satu peraturan hasil penggabungan tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Kelembagaan Koperasi yang merupakan hasil dari penyederhanaan empat keputusan menteri dan satu peraturan menteri sekaligus.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yaitu sebanyak 134 daftar kebijakan deregulasi peraturan, yang dilakukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
