Pascakunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di Kalimantan. Hingga hari ini, kegiatan belajar-mengajar di Palangkaraya sudah diliburkan setidaknya selama dua minggu."Jakarta (ANTARA News) - World Wide Fund for Nature (WWF) mendesak pemerintah Republik Indonesia lebih terpadu dalam melakukan penanganan kabut asap mengingat masih pekatnya kabut asap melingkupi sejumlah wilayah di Tanah Air seperti di Kalimantan.
"Pemerintah perlu melakukan penanganan lebih terpadu bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan," kata Direktur Konservasi WWF Indonesia Arnold Sitompul dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Arnold Sitompul, kebanyakan titik api teridentifikasi berada di lahan gambut dan sejauh ini upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan nampak belum efektif.
Dengan masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan, lanjutnya, Pemerintah perlu segera menempuh intervensi rekayasa hujan yang ditargetkan pada wilayah yang menyumbang titik api terbanyak.
Usaha sejauh ini, ujar dia, dengan menggunakan bom air terbukti di lapangan belum mampu meredam jumlah titik api yang banyak diidentifikasi berada pada lahan gambut.
"Pascakunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di Kalimantan. Hingga hari ini, kegiatan belajar-mengajar di Palangkaraya sudah diliburkan setidaknya selama dua minggu," kata Arnold.
Selain itu, lanjutnya, sepanjang bulan September 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sekurangnya 15.000 orang mengalami ISPA sebagai dampak dari kabut asap.
WWF Indonesia juga menyerukan perlindungan lebih serius terhadap lahan gambut dengan meninjau kembali kebijakan pembangunan di wilayah gambut.
Sedangkan tindakan pencegahan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengurangi potensi terulangnya kembali kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Termasuk sepanjang tahun mempersiapkan jajaran Pemda dan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli api.
Sebelumnya, WWF juga menyatakan pemerintah perlu memetakan status penggunaan lahan terkait kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan hingga 25,6 juta warga Sumatera dan Kalimantan terpapar kabut asap.
"Memetakan status penggunaan lahan yang rentan dan sering terbakar serta usulan evaluasi perizinan merupakan langkah mendasar yang harus diambil oleh Pemerintah," kata Direktur Program Sumatera-Kalimatan WWF Indonesia Anwar Purwoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
WWF Indonesia mengapresiasi dan menyambut positif respons Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan Kapolri bersama-sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran maupun pihak yang melakukan pembiaran.
Namun, ujar dia, hal tersebut tentunya tak cukup sampai karena diperlukan penyelesaian menyeluruh, khususnya melalui upaya pencegahan, antara lain melalui monitoring intensif untuk pemutakhiran kondisi lapangan dan penegakan hukum terhadap praktek perusakan dan pembakaran.
Ia berpendapat bahwa hanya dengan melalui usaha tersebut kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak terulang kembali. "Kami menegaskan kembali perlunya menguatkan penegakan hukum sebagai efek jera bagi para pelaku, baik individu maupun perusahaan," paparnya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
