Dan bertepatan dengan 50 tahun Hari Kesaktian Pancasila, kisah sang gubernur berusaha diingat kembali lewat buku yang dijuduli dengan "Nasib Para Soekarnois" dan hari ini diluncurkan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
Menurut buku ini, Bagus Sutedja diculik pada 1966 saat sedang bertugas di Jakarta karena disangka terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya karena dia pendukung Soekarno.
Hingga kini jasad Bagus Sutedja belum ditemukan jasad, bahkan makamnya pun tidak diketahui ada di mana.
"Gubernur Sutedja diberhentikan di tengah jalan dengan tuduhan terlibat PKI tanpa adanya pembuktian dan hingga saat ini tidak ada fakta hukum," kata Aju, sang penulis buku ini.
Wartawan Sinar Harapan itu mendedah kisah hilangnya Sutedja dalam enam bab pada buku bertebal 200 halaman itu; Riwayat Sutedja, Perjuangan Kerajaan Djembrana, Akar Konflik Bali, Diculik Saat Tugas di Jakarta, Konflik Internal PNI, dan Dijuliki Soekarno Kecil.
Mengenai aku bersampul foto Sutedja berpakaikan seragam dinas gubernur di depan bangunan puri khas Bali, Aju berharap buku ini menggunggah kesadaran kolektif masyarakat Indonesia agar pelanggaran HAM berat seperti penculikan, penganiayaan, hingga pembunuhan tidak terjadi lagi di masa kini dan kemudian masa.
Anak Agung Gde Agung Benny Sutedja, putra Gubernur Sutedja yang menghadiri peluncuran buku, turut menampilkan dokumen-dokumen penting sebelum diculik seperti surat penugasan ke Jakarta, dan undangan-undangan pertemuan di Jakarta sebelum penculikan.
Benny Sutedja berharap kisah penculikan ayahnya melahirkan doa dari masyarakat agar hak-hak keluarga Sutedja dipulihkan oleh pemerintah saat ini.
"Selama keluarga kami hidup, kami hanya ingin didoakan masyarakat supaya perjuangan keluarga yang menjadi korban berhasil dan hak-hak beliau sebagai manusia dikembalikan," kata Benny Sutedja.
Dia melanjutkan, "Saya tidak akan jemu untuk memberitahu pemerintah tentang keadaan yang sebenarnnya. Saya mungkin akan mengirimkan kopi surat yang pernah dikirimkan kepada presiden sebelumnya kepada pemerintah yang sekarang."
Oleh Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
