"Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif," kata Heri di Jakarta, Jumat.
Insentif harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja dan untuk itu BKPM harus selektif, kata dia.
"Mengapa? Dari laporan realisasi investasi triwulan kedua 2015 yang diterbitkan BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk. Artinya, selama ini, investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dan itu adalah masalah pokok yang harus dipecahkan," sambung dia.
Heri lalu menunjuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang semakin melebar dengan naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu.
Persoalan pokok kedua, kata dia, masih lemahnya pengawasan dari BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan guna mempermudah investasi.
"Jika dua masalah pokok itu tidak disentuh, rasanya efek investasi menjadi nihil. Oleh karena itu, saya mendorong penuh pemerintah untuk bekerja melahirkan kebijakan investasi yang produktif dan melibatkan sebesar-besarnya SDM lokal." kata Herit.
Bagi dia, Paket Kebijakan Ekonomi jilid II diarahkan untuk peningkatan investasi. "Tapi, bentuknya mirip, yaitu deregulasi dan debirokratisasi," kata dia.
Paket itu berisi enam kebijakan, berupa kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi, insentif pusat logistik berikat, insentif bunga deposito dan perampingan izin sektor kehutanan.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
