"Setuju dan saya sangat mendukung jika DPRD Jatim membentuk pansus menangani persoalan pertambangan," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Dia menilai bagus Pansus itu sebagai kanalisasi permasalahan, namun menghimbau tidak gegabah menutup semua pertambangan, terutama perusahaan berizin.
"Kalau diminta diberhentikan semua maka nanti tidak ada pembangunan. Di satu pihak, pemerintah mendorong penyerapan anggaran. Khawatirnya, kalau tidak ada pembangunan maka pengangguran semakin meningkat," kata Soekarwo.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengibaratkan kasus penambangan pasir ilegal dengan 'tikus masuk rumah' sehingga yang harus dicari dan ditangkap tikusnya, bukan membakar rumah yang dimasuki tikus.
"Intinya ini untuk penegakan hukum. Mereka yang memenuhi syarat ya silakan meneruskan. Tapi yang melanggar ya didorong agar sesuai aturan perundangan berlaku," kata politisi Partai Demokrat ini.
Dia berharap Pansus ini melahirkan kebijakan yang bisa menjadi acuan dalam membuat kebijakan baru untuk pertambangan.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan pembentukkan Pansus dilakukan agar tragedi kekerasan seperti menimpa aktivis antitambang Salim Kancil tidak terjadi lagi di daerah lain.
Menurut dia, Pansus nanti akan mendata seluruh usaha tambang, terutama pertambangan resmi di wilayah Jawa Timur.
"Harus ada pendataan dan Pansus didorong melakukan kerjanya dengan tepat sehingga masalah tambang di Lumajang tidak terjadi lagi dan pengelolaan tambang bisa dikelola dengan benar," kata Freddy.
Hal serupa disuarakan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur asal Daerah Pemilihan IV (Lumajang-Jember) yang mendesak pembentukkan Pansus untuk menangani kasus pertambangan pasir di Lumajang.
"Pansus ini perlu ada karena tidak hanya berkaitan dengan hukum, tapi terkait perizinan, pendapatan daerah, lingkungan serta persoalan sosial," ujar juru bicara wakil rakyat dari Dapil IV Miftahul Ulum.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
