Skhirat, Maroko (ANTARA News) - Libya telah setuju untuk membentuk pemerintah nasional baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez el-Sarraj setelah melalui negosiasi berliku-liku selama berbulan-bulan, kata utusan PBB Bernardino Leon, Jumat.

"Setelah setahun menjalankan proses ini, setelah bekerja sama dengan lebih dari 150 tokoh Libya dari semua daerah, akhirnya momen ini telah datang di mana kita dapat mengusulkan sebuah pemerintah persatuan nasional," kata Leon dalam konferensi pers di Maroko.

Libya, yang masuk dalam kekacauan setelah jatuhnya Moamer Kadhafi pada 2011, telah memiliki dua parlemen rival yang berlomba-lomba untuk berkuasa serta beberapa kelompok yang berjuang untuk menguasai kekayaan sumber daya besar negara itu.

Pemerintah Abdullah al-Thani yang diakui secara internasional telah bekerja di luar dari pelabuhan kecil di timur Tobruk dekat perbatasan Mesir sejak adanya persekutuan milisi, termasuk kelompok Islamis.

Kesepakatan-kesepakatan sebelumnya untuk memastikan gencatan senjata dan mengembalikan stabilitas ke negara yang dilanda perang itu telah gagal terlaksana.

Namun, Leon mengatakan dia yakin penyusunan pemerintah baru Libya, yang akan mencakup wakil perdana menteri Ahmad Meitig, Fathi el-Mejbri dan Mussa el-Kouni, akan berhasil.

"Terlalu banyak warga Libya kehilangan nyawa mereka dan begitu banyak ibu menderita. Hari ini, hampir 2,4 juta warga Libya membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata dia.

"Kami percaya (pemerintah ini) dapat berhasil. Orang-orang Libya harus merebut kesempatan bersejarah ini untuk menyelamatkan Libya," ujar Leon.

(Uu.Y012)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015