"Maritim merupakan program besar yang memerlukan pemetaan khusus untuk melihat peluang secara maksimal, karena banyak kalangan belum paham tentang peluang industri maritim," ujar Bayu dalam diskusi di Jakarta, Jumat.
Dia memberi contoh industri kapal, yang turunannya sangat banyak, baik menyangkut isi kapal maupun teknologi kelautan yang dibutuhkan.
"Akan tetapi, peta ini belum banyak diketahui masyarakat,"tambah dia.
Lebih jauh, ia menilai perlunya peran pemerintah memberikan perlindungan kepada pengusaha yang terjun di industri maritim karena tantangan ke depan persaingan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Banyak pengusaha tertarik dengan peluang industri maritim, tapi mereka membutuhkan dukungan agar bisa bersaing. Membutuhkan pembukaan pasar agar tidak hanya berkutat di pasar dalam negeri."
Bayu menjelaskan jika pemerintah hanya berorientasi pada pemberian stimulus maka pengusaha akan terjebak dalam persaingan sesama mereka.
Pemerintah harus memberikan pengembangan pola pikir, agar pengusaha memiliki sudut pandang yang luas dan mengacu pada pasar yang lebih luas sehingga tidak terjebak pada pasar yang sama.
"Semua ini butuh intervensi pemerintah," cetus dia.
Bayu berpendapat industri maritim akan menjadi peluang masa depan baik di dalam laut maupun di sekitarnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah jangan hanya melihat sektor per sektor sehingga regulasinya akan mencakup segala bidang.
"Pengusaha yang berpikir kreatif menciptakan industri baru harus dijaga agar tidak tergilas persaingan," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syahri Syahrial, mengatakan pemerintah terus mendorong usaha dan industri maritim.
Salah satu upaya penting disamping memberikan stimulus dana juga menghapuskan cara berpikir lama, yang melihat sektor perikanan sebagai sektor yang sangat berisiko.
"Selama ini mitosnya sektor perikanan itu risikonya tinggi, karena berkaitan dengan makhluk hidup. Kita lakukan mitigasi sehingga kalangan perbankan sadar kalau risiko di sektor ini bisa dikalkulasikan," tukas Syahri.
(I025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
