Dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, Presiden mengaku telah mendapat laporan dari beberapa asosiasi pelaku usaha mengenai praktik ilegal itu di lapangan.
Laporan terbaru dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan asosiasi pelaku industri nasional lainnya, menurut dia, menyebutkan bahwa pasar dalam negeri sudah "dibanjiri" produk impor ilegal, baru maupun bekas.
Kondisi tersebut, menurut laporan asosiasi yang diterima Presiden, membuat produksi tekstil dalam negeri turun 30 persen sampai 60 persen.
"Ini tidak bisa dibiarkan lagi," kata Presiden.
Oleh karenan itu Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan terkait segera mencari tahu penyebab impor ilegal serta solusi untuk mengatasinya.
"Apakah karena disparitas harga yang tinggi atau kebijakan perdagangan yang terlalu ketat, baik tarif dan non-tarif atau jumlah Pelabuhan Internasional yang terlalu banyak sehingga menjadi titik rawan. Atau kurangnya pengawasan?" katanya.
Dia mengatakan peredaran produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.
"Agar ada langkah-langkah yang lebih konkret, karena hal ini juga akan memperbaiki neraca perdagangan kita," kata dia.
Presiden juga menuturkan bahwa dia sudah mendengar modus-modus impor ilegal di pelabuhan, baik berupa penyelundupan, atau kecurangan terkait bea masuk dan pajak.
"Saya kira di sini ada tiga pihak yang bekerja sama, yang pertama importir, yang kedua pengusaha kepengurusan jasa yang berkaitan dengan kepabeanan, dan yang ketiga oknum, terutama oknum bea cukai," katanya.
Dia mengatakan untuk memudahkan transaksi, oknum biasanya meminta nilai borongan per kontainer.
"Dan harganya itu, saya mendapatkan data-datanya bervariasi, tergantung barang yang diimpor, kalau benang bisa sampai Rp120 juta per kontainer, kain bisa sampai Rp150 juta kurang lebih, pakaian jadi bisa Rp200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal," katanya.
Presiden meminta masalah itu mesti diatasi dengan melakukan reformasi menyeluruh pada tata kelola perizinan impor sehingga lebih terintegrasi serta berbasis teknologi informasi.
Menurut dia, akan baik kalau ada data induk bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.
"Kalau sistem ini sambung saya kira akan banyak menyelesaikan masalah," ujar Presiden.
Presiden juga memerintahkan peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil demi menghentikan penyelundupan.
"Tingkatkan Kapal Patroli. Lakukan kerja sama dan operasi patroli bersama dengan negara tetangga," ujarnya.
Presiden juga menginstruksikan peningkatan pengawasan internal di kementerian terkait dan penindakan pegawai yang terbukti "bermain" dan mendukung kegiatan impor ilegal.
"Saya ingin tidak ada lagi kongkalikong antara aparat dengan importir untuk memalsukan dokumen dengan membuat nilai/harga barang menjadi lebih murah, penyalahgunaan fasilitas dan kuota impor," ujar Presiden.
Produk industri yang diduga banyak diselundupkan antara lain barang elektronik, pakaian jadi, alas kaki, komestik dan alat kesehatan, produk makanan dan minuman, obat tradisional, hingga mainan anak-anak.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
