"Empat pilar kebangsaan mampu menjaga keberadaan adat istiadat dan budaya lokal, sehingga terbangun budaya nasional," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Bandarlampung, Sabtu (17/10).
Menurutnya, kepedulian masyarakat adat juga harus dipupuk rasa nasionalismenya, sehingga mampu menjaga stabilitas, keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat di negeri ini.
"Saya senang masyarakat adat mau hadir dan turut berusaha mengamalkan empat pilar kebangsaan, mengingat warga Lampung bukanlah satu suku melainkan beragam budaya," kata Zulkifli yang juga asal Lampung itu pula.
Menurut Zulkifli, keberagaman budaya khususnya budaya adat Lampung dapat terus berkembang, sehingga mampu menunjang peningkatan kesejahteraan warganya.
Ia mengingatkan, pemimpin harus bisa merangkul seluruh masyarakat termasuk warga adat, sehingga mampu mengaplikasikan empat pilar kebangsaan di kalangan warga Lampung.
Dia juga menegaskan, segenap elemen bangsa Indonesia tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia harus tetap kokoh dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Zulkifli lagi.
Menurutnya, Bhinneka Tungga Ika akan sangat relevan untuk dapat dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Batin Mangunang Abdul Manaf, wakil masyarakat adat Katibung, Lampung Selatan berharap sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI ini, diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kegiatan ini juga diharapkan dapat turut mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di Provinsi Lampung," kata dia pula.
Netralitas PNS
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu, kepada wartawan juga mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) termasuk para camat di Lampung tidak boleh memihak, apalagi menjadi tim sukses, salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang.
"Camat, lurah dan aparatur negara yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang keras untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon," kata dia.
Menurutnya, aturan undang-undang terkait larangan itu sudah jelas dan siapa pun yang melanggar akan terkena akibatnya.
"Awas kalau ada camat dan PNS yang terlibat sebagai tim sukses," kata dia lagi.
Zukifli yang mengaku datang ke Lampung bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, untuk memastikan keseriusan penyelenggara dalam melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
"KPU, Panwaslu harus bekerja secara benar dan netral tidak memihak salah satu calon," ujarnya pula.
Dia mengharapkan pelaksanaan pilkada di tanah kelahirannya dapat berjalan sesuai aturan dan tidak ada kecurangan.
"Biarlah masyarakat yang memilih sesuai dengan hati nurani mereka, jangan ada paksaan," katanya lagi.
Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung PKK Kota Bandarlampung itu dihadiri ratusan warga Katibung Lampung Selatan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Katibung Lampung.
Pewarta: Budisantoso B & Agus S
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
