Taiwan sebelumnya merupakan koloni Jepang dari 1895-1945 dan pemerintahan Nasionalis Tiongkok saat itu mengambil alih pemerintahan di pulau itu setelah Jepang kalah perang, lapor Reuters.
"Mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorial, serta menjaga tidak ada perubahan posisi bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, adalah misi utama bagi seluruh putra putri Tiongkok," tuturnya pada Kantor Berita Xinhua.
Sejak 1949, kata dia, fakta bahwa daratan utama dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, tidak pernah berubah.
Yu juga menyatakan bahwa pemulihan Taiwan telah menghapuskan aib nasional tentang berulangnya invasi asing oleh Tiongkok.
Taiwan merupakan koloni Jepang pada 1895-1945 sebelum kemudian pemerintah nasionalis Tiongkok mengambil alih kekuasaan atas pulau tersebut setelah Jepang kalah perang. Jepang sebelumnya memperoleh kontrol pulau tersebut dari pemerintah imperial Tiongkok.
Namun, kelompok nasionalis harus melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan komunis, yang sampai hari ini masih bersikeras bahwa pulau itu merupakan bagian integral dari Tiongkok dan tidak pernah menggunakan kekuatan untuk menempatkannya di bawah kendali Beijing.
Sementara itu, banyak orang di negara demokratis Taiwan mengkhawatirkan pemerintah otokratis Tiongkok, sehingga kecil kemungkinan kedua negara akan bergabung dalam waktu dekat.
Banyak warga Taiwan juga memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Jepang daripada orang-orang Tiongkok atau Korea karena kepemimpinan Jepang dianggap mampu membawa kemajuan di pulau yang belum berkembang itu.
Taiwan akan mengadakan Hari Retrosesi (untuk memperingati berakhirnya 50 tahun kekuasaan Jepang dan penyerahan Taiwan kepada Republik Tiongkok pada 25 Oktober 1945, red) pada Minggu (25/10), dalam sebuah acara yang diawasi langsung oleh Presiden Taiwan Ma Ying-jeou.
Taiwan juga akan melangsungkan pemilihan presiden baru pada Januari mendatang dengan unggulan pertama adalah Tsai Ing-wen dari oposisi utama Partai Demokrasi Progresif (DPP), yang secara tradisional mengagungkan kemerdekaan resmi Taiwan.
DPP percaya hanya penduduk Taiwan lah yang mampu memutuskan masa depan mereka sendiri. Beijing menganggap hal tersebut sebagai permintaan kemerdekaan.
Yu tidak secara langsung menyebut tentang pemilihan umum, namun mengatakan bahwa warga Tiongkok dan Taiwan harus menentang langkah apapun yang ditujukan untuk merenggangkan ikatan kedua negara dan merusak hubungan kedua negara yang mulai terjalin baik.
(Uu.Y013/T008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
