"Sesuai peraturan, mereka harus berkoordinasi dengan induk cabang olahraga sebelum mendapat rekomendasi kami," ujar Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan karena saat ini aktivitas PSSI tak diakui oleh pemerintah, maka mereka harus berkoordinasi dengan Tim Transisi.
Sebelumnya, usai menggelar Piala Presiden, Mahaka Sports akan kembali menggelar turnamen. Kali ini, bekerjasama dengan TNI, mereka bakal menghelat Piala Jenderal Sudirman.
Pihak TNI dikabarkan telah berkoordinasi dengan PSSI untuk menghelat pertandingan ini.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak federasi -dalam hal ini Tim Transisi sebagai acting federasi sepakbola Indonesia- merupakan amanat undang-undang.
Dalam UU SKN pasal 1 (ayat 25), pasal 51 (ayat 2) dan pasal 89 (ayat 1), seperti dikutip Heru, dijelaskan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan masa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk cabang olahraga.
"Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara atau maksimal denda satu miliar Rupiah," tegasnya.
Pewarta: Aubrey KF
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
