Tidak terlalu penting istilah itu, yang paling penting penanganan, tidak hanya kebakaran yang terjadi tapi juga masyarakat yang kena korban dari sisi kesehatan,"Kendari (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan penanganan bencana kebakaran dibandingkan debat status darurat bencana.
"Tidak terlalu penting istilah itu, yang paling penting penanganan, tidak hanya kebakaran yang terjadi tapi juga masyarakat yang kena korban dari sisi kesehatan," katanya di Kendari, Rabu malam.
Ia menilai, pemerintah agak lalai dan lambat dalam penanganan bencana kebakaran yang terjadi pada tahun ini.
Korban jiwa telah terjadi, dan keluhan masyarakat juga kurang direspon dengan cepat oleh pemerintah.
Ia mencontohkan misalnya kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak dengan cepat membagikan masker kepada seluruh warga, dan mempersiapkan unit-unit untuk pelayanan kesehatan.
"Kalau diberitakan Menteri Kesehatan telah membagikan 165 ribu masker tapi di lapangan ga kelihatan ya jelaslah, penduduk Kalimantan dua juta, ya ga kelihatan maskernya. Harusnya disiapkan dua juta atau bahkan tiga juta," katanya.
Selain itu, menurut dia, pemerintah pusat juga akan sulit mengerahkan pemerintah daerah mengingat APBD memang tidak dipersiapkan untuk keadaan bencana besar tersebut. APBD lebih dipersiapkan untuk pembangunan daerahnya.
Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya dapat lebih cepat untuk bergerak. Terkait alokasi anggaran yang haru dikonsultasikan dengan DPR, dipastikan lembaga pegislatif itu akan menyepakati bila menyangkut hal-hal yang bersifat penting untuk menyelamatkan masyarakat.
"Kan bisa dikonsultasikan, saya yakin itu cepat, Presiden ketemu pimpinan, sudah. Asal tidak mengail dibalik bencana saja, kalau itu pasti lain," katanya.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
