"Penanggulangan asap oleh institusi pemerintah tidak bisa dinilai secara parsial tapi secara terintegrasi," kata Khofifah di Pekanbaru, Sabtu.
Pernyataan Mensos itu terkait adanya anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak cepat turun dan baru hadir belakangan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dimakluminya karena memang terdapat informasi soal penanganan asap oleh pemerintah yang belum tersampaikan ke setiap unsur masyarakat.
Dia mencontohkan sudah ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo, Menkes, Menteri LHK, BNPB dan unsur kementerian dan lembaga negara pada 9 Oktober 2015 ke Riau. Kunjungan itu merupakan bagian dari penanganan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
Diberitakan, Presiden Jokowi beserta rombongan menempuh jalur darat dari Sumatera Barat ke Riau dalam agenda pemantauan penanganan kabut asap awal bulan Oktober.
Bencana asap di Riau sendiri menyebabkan kerugian bagi aktivitas warga Riau. Seditnya 1,5 juta siswa mengalami keterhambatan kegiatan belajar mengajar, 65 ribu orang terkena gangguan kesehatan, terjadi masalah jadwal penerbangan dan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu.
Secara politik, Indonesia memperoleh protes dari negara tetangga akibat asap kebakaran kiriman dari Tanah Air.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
