Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohammad Said di Kulon Progo, Senin, mengatakan salah satu tujuan Komisi V DPRD ke Kulon Progo ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan bandara.
"Salah satu tujuan kami bagaimana kedepan bandara ini dapat terwujud. Kita ketahui bersama Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah sangat padat. Kami minta, pembangunan bandara di Kulon Progo diberikan prioritas," kata Muhidin di sela-sela kunjungannya di calon lokasi bandara Kulon Progo.
Ia mengatakan prioritas pembangunan bandara harus ikut didukung semua pihak bersama-sama. Pemerintah daerah paling menentukan, masyarakat juga harus ikut proaktif mendukung bandara.
Menurut dia, pembangunan bandara dampaknya sangat luar biasa. Bandara berskala internasional ini berdampak pada multiefek, khususnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sangat luar biasa.
"Kalau bandara ini sudah jadi, Kabupaten Kulon Progo akan menjadi rebutan. Hal ini sangat luar biasa dampaknya," katanya.
Terkait masih adanya masyarakatnya yang belum mendukung dan sudah mendukung, ia meminta kepada bupati supaya memberikan perhatian. Perhatian dalam arti, masyarakat harus memahami supaya proyek berjalan tepat waktu. Tentu semua bermuara untuk kepentingan masyarakat Kulon Progo.
Ia mengatakan anggaran yang disediakan untuk membangun bandara di Kulon Progo berdasarkan usulan Angkasa Pura I Rp8,1 trilirun.
"Soal anggaran jangan khawatir, yang terpenting bagaimana masyarakat menjaga ketertiban, sehingga bandaranya dapat terwujud. Jalan," katanya.
Muhidin mengatakan infrastruktur jalan akan ditingkatkan, dengan dibangun jalan tol, serta dibangun jaringan kereta api. "Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat untuk mendukung penyelesaian bandara ini untuk kesejahteraan," harapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkoro mengatakan pengadaan dan pembebasan lahan untuk mega proyek bandara baru segera disosialiasikan kepada masyarakat terdampak. Rencananya, proses tersebut rencananya dilakukan pada 9 November 2015.
Setelah koordinasi internal antara BPN dan Satgas A dan B, menurutnya, tim akan segera turun lapangan melakukan sosialiasai kepada masyarakat.
"Sosialisasi terkait pengadaan dan pembebasan lahan ini kepada lima desa terdampak. Rencananya dilakukan di balai desa," kata Astungkoro.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
