Jakarta (ANTARA News) - Pakar gambut Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Azwar Maas berpendapat cara untuk menyelamatkan lahan gambut dari kebakaran adalah dengan mengembalikan fungsi kubah yang ada di lahan gambut tersebut.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan Presiden Jokowi menerima Pimpinan Kelompok Kerja Gambut Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kantor Presiden pada Selasa ini.

Dalam kesempatan itu Prof Dr Ir Azwar Maas yang merupakan dosen Fakultas Pertanian UGM menjelaskan gambut tumbuh di rawa dan tumbuh di daerah tropis yang berasal dari sisa-sisa tanaman hutan. Seperti kayu yang rubuh, tetapi proses penguraiannya tidak sempurna karena tergenang air.

"Lama-lama menumpuk. Nah tumpukan ini yang kita kenal bahwa gambut itu punya kubah. Kubah ini mempunyai simpanan air sangat besar," ujar Azwar.

Saat ini, dengan kondisi tidak terjadi hujan, sementara kubahnya telah dicacah maka semuanya menjadi kering. "Apalagi el nino, itulah penyebab kebakaran, karena kubahnya tidak dikonservasi," ujar Azwar.

Menurut dia, dengan konservasi kubah maka lahan gambut memiliki simpanan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau. "Setelah kubah diselamatkan, di bawah kubah itu jangan lagi ada saluran-saluran yang langsung terhubung ke sungai," ujar Azwar.

Sementara itu Menko Polhukam Luhut B Panjaitan menyebutkan Presiden Joko Widodo memerintahkan adanya penataan kembali lahan gambut dengan baik di Indonesia.

Ia menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Pimpinan Kelompok Kerja (Pokja) Gambut UGM di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Rektor UGM Prof Ir Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa pokja itu melakukan penelitian tentang lahan gambut sejak 1974 dan yang terakhir penelitian pada tahun 2014-2015.

"Dari hasil kajian tersebut, kami sampaikan resep atau semacam paket upaya untuk mengatasi atau mencegah kebakaran atau kerusakan lahan gambut ke depan," ucap Rektor UGM.

Dalam pengelolaan lahan gambut ini, Rektor UGM menjelaskan perlunya integrasi beberapa aspek, yakni rekayasa sosial, rekayasa teknis dan aspek politik pembangunan ekonomi dalam hal pengelolaan HTI ataupun perkebunan.

"Dari ketiga aspek yang terintegrasi tadi perlu dibungkus dengan aspek legal, peraturan, atau bahkan mungkin penegakan peraturan, harmonisasi peraturan, perbaikan peraturan serta tata ruang," katanya

Menyangkut tata ruang perlu ditekankan bagaimana kondisi topogragfi lahan gambut tersebut guna mengontrol tata air dan juga restorasi di lahan gambut. "Dan akhirnya kita mengharapkan terwujudnya pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu dosen Fakultas Kehutanan UGM Oka Karyanto mengatakan bahwa Presiden memerintahkan untuk dilakukan pemetaan detil seluruh kawasan gambut di Indonesia, bukan kedalamannya tapi topografi detil sehingga gerakan penyekatan kanal dan perbaikan restorasi air itu akan segera dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Dari sisi teknis, masalah tata kelola air menjadi fokus perhatian dari Pokja Gambut UGM. Lahan gambut saat ini mengalami over-drainage sehingga sangat rentan terbakar. Sehingga yang harus dilakukan segera adalah restorasi kanal berbasis topografi.

Dalam pembuatan kanal hendaknya diperhatikan zonasi air dengan membuat ketinggian air dalam level tertentu sehingga pengelolaan air dalam kanal sesuai dengan topografinya.

Sementara itu dari sisi sosial, Pokja Gambut UGM menyampaikan rekomendasi pada Presiden untuk dibuatkan skenario rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu intinya adalah larangan untuk membakar hutan, terutama dalam pembukaan lahan baru.

Rekayasa sosial yang direkomendasikan oleh Pokja Gambut UGM didahului dengan melakukan pemetaan sosial budaya sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Karena beberapa komunitas dalam masyarakat Indonesia memiliki tradisi nomaden dan berladang berpindah. Jika konsep rekayasa sosial yang ditawarkan adalah mengajak hidup menetap dalam permukiman maka hal itu harus diikuti oleh akses dan kontrol sumberdaya produktif.

Hal itu harus dilakukan bersamaan karena tanpa akses pada sumberdaya produktif maka proses penyediaan pemukiman tidak akan efektif.

Pokja UGM juga merekomendasikan agar kebijakan ekonomi yang ditetapkan di lahan gambut adalah yang berbasis agribisnis. Lahan gambut sebaiknya dimanfaatkan hanya untuk jenis tanaman yang adaptif terhadap lahan gambut.

Sedangkan untuk zona konservasi yang direstorasi dipilihkan tanaman yang adaptif seperti sagu, rotan dan tanaman hutan rawa.

Menurut Oka, dalam pertemuan itu, Presiden juga mengharapkan agar masyarakat kecil diberi kesempatan untuk mengelola gambut dengan baik seperti di Riau, Papua dan Kalimantan Tengah.

"Untuk diberi ruang gerak sebagai model bahwa dengan pengelolaan tanpa pengeringan kanalisasi dengan komoditas-komoditas yang tidak kalah berharganya dengan sawit dan HTI," ujar Oka.

Selain itu, Presiden juga meminta agar bencana asap yang terjadi di Papua dipikirkan secara serius, karena dampak bencana asap di Papua akan membuat beberapa lokasi terpencil sulit dijangkau pesawat. "Suplai logistik bisa terhenti," katanya.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015