Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kalimantan, Bastian Sihombing di Banjarmasin, Selasa mengungkapkan, kenaikan jumlah pembangunan panjang jalan tersebut, karena beberapa jalan kabupaten dan provinsi kini banyak diserahkan ke pusat.
"Mulai 2016, banyak jalan kabupaten dan provinsi yang statusya menjadi jalan nasional, sehingga tanggungjawab pemeliharaan dan pembangunannya menjadi milik pusat," katanya.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang berupaya menyelesaikan beberapa paket pembangunan, seperti jembatan Kahayan, jalan tol, jembatan Hulubalang, dan beberapa proyek jalan lainnya dengan anggaran total sebesar Rp8 triliun lebih.
Dari total dana 2015 tersebut, kata Bastian, telah terserap untuk membiayai berbagai proyek hingga Oktober 2016 sebesar 60 persen.
Masih belum maksimalnya penyerapan dana tersebut, tambah dia, karena ada beberapa proyek seperti dua proyek di Kalimntna Timur, yang belum dibayar.
"Kalau dua proyek tersebut sudah mencairkan dananya, maka penyerapan akan terjadi kenaikan signifikan," katanya.
Pada tahun 2014, kata dia, dana pembangunan jalan Trans Kalimantan sebesar Rp7 triliun lebih, dan penyerapannya mencapai 94 persen.
Sehingga diperkirakan pada 2015 ini, prosentase penyerapan dananya masih akan lebih besar, karena pembangunan jalan dilaksanakan secara berkesinambungan.
"Kalau pemerintah sebelumnya, pembangunan jalan dilakaukan secara bertahap atau sepenggal-sepenggal, sedangkan sekarang dilakukan berkelanjutan, sehingga kontraktor memiliki jaminan atau keyakinan untuk melakukan pembangunan kendati uangnya belum ada," katanya.
Sedangkan kendala, kata dia, hampir tidak ada, semua pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
"Hampir tidak ada kendala berarti, yang pasti komitmen pemerintah sangat kuat untuk menyelesaikan jalur trans Kalimantan hingga tuntas dan terhubung, antara provinsi Kalimantan satu dengan yang lainnya," katanya.
Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
