Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan mengatakan tidak ada pelobi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pada 26 Oktober lalu.

"Tidak ada pelobi, jangan rendahkan bangsa ini. Hanya karena itu kata-kata dari doktor, berarti itu benar, dan bisa dipercaya," kata Luhut usai memberikan pembekalan tentang politik dan keamanan kepada calon kepala perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.

Doktor yang Luhut maksud adalah Dr Michael Buehler, salah satu pengajar di Universitas London yang menulis tentang penggunaan pelobi asing dalam merencanakan kunjungan Presiden Jokowi ke AS.

Tak hanya membantah kebenaran tulisan tersebut, Luhut juga mengonfirmasi perihal kunjungannya ke Amerika pada Maret lalu yang dikaitkan dengan urusan sewa pelobi asing untuk mengatur kunjungan Presiden Jokowi, adalah sesuatu yang tidak benar.

"Ya, waktu itu saya menyampaikan surat pribadi Presiden (Jokowi) kepada Presiden Obama, terkait dengan menjawab permintaan Presiden Obama untuk Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika. Itu saja," kata dia.

Sementara terkait kedekatannya dengan salah satu pelobi asing, Menteri Luhut mengatakan dirinya dekat dengan semua orang.

"Hanya teman, semua teman," kata dia.

Dalam tulisan Michael Buehler yang diunggah pada laman New Mandala dengan judul "Waiting in the White House Lobby" juga menyoroti bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan akibat kurang harmonisnya koordinasi antarkementerian di pemerintahan Presiden Jokowi.

Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Sabtu (7/11) telah membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi diperisiapkan dan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Saya sendiri memimpin rapat persiapan kunjungan selama tiga kali pada level menteri pada 17 September, 7 Oktober dan 17 Oktober. Jadi ada tiga kali persiapan pada tingkat menteri," ujar dia.

Selain itu, Menlu Retno menambahkan, Kemlu telah memimpin rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebanyak 10 kali dan kementerian terkait antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan koordinasi terkait persiapan kerja sama dan pembuatan nota kesepemahaman (MoU) dengan pihak AS sebanyak 20 kali.

(A060/T013)

Pewarta: A Fitriyanti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015