Biro Humas Protokol dan Umum Setda Pemprov Jawa Barat, dalam siaran persnya, menuturkan penghargaan tersebut adalah yang ketigakalinya bagi Gubernur, dan sekaligus menjadi penghargaan ke-enam bagi Pemprov Jawa Barat (Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jabar) secara berturut-turut dari tahun 2010 lalu.
Aher dinilai memiliki kepemimpinan yang kuat dalam proses pengadaan tender elektronik di lingkungan Pemprov Jawa Barat, sehingga terjadi efisiensi pengadaan terhadap APBD Jabar kisaran 13--18 persen per tahunnya.
Penghargaan diberikan oleh Menneg Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala LKPP Agus Prabowo.
"Bagi kami, layanan elektronik adalah prioritas. Setelah menjadi pilot project Bappenas 2008, kami genjot sehingga tahun 2010 sudah 100 persen kota dan kabupaten di Jawa Barat menggunakan layanan ini," katanya.
Pemprov Jabar menerima penghargaan dari 631 LPSE se-Indonesia saat ini. Dari jumlah tersebut, sudah memfasilitasi lebih dari 445 ribu paket senilai Rp996 triliun dengan penghematan hingga Rp80 triliun.
Selain Pemprov Jawa Barat, Kota Tasikmalaya memperoleh penghargaan sejenis sementara Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan atas penerapan Inpres Nomor 7 terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan.
Aher menekankan, sekalipun LPSE membuat nyaman pengadaan barang dan jasa selama ini, pihaknya berharap terus ada perbaikan sistem pengadaan.
"Dengan LPSE semuanya efisien, tahun 2015 ini saja ada penghematan Rp338 miliar dari APBD Jabar. Namun kami minta pemerintah pusat agar tidak sekedar hemat, tapi kualitas terus ditingkatkan. Paradigmanya bukan selalu yang termurah," katanya.
Menurut dia, jika pendekatan selalu murah, maka layanan kepada masyarakat tak dijamin yang terbaik namun yang terpenting adalah tender dengan penekanan kualitas dengan harga/tarif yang wajar.
"Jangan harga duluan, mari kita rubah sedikit dengan pendekatan merit system, sehingga yang diperoleh adalah vendor terbaik namun dengan harga wajar," katanya.
Aher mengisahkan, di tahun 2010 dirinya sempat didemo akibat penerapan LPSE yang dianggap memihak kapitalis karena membuka ruang pengusaha darimana pun untuk ikut tender.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semua pihak menerima karena pengusaha lokal Jabar pun bisa ikut di daerah lain, sehingga terjadi keadilan dan peluang setara bagi semua pihak.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
