... jika Bashar al-Assad tidak bisa dipaksa mundur secara damai, maka hal itu akan dicapai dengan cara militer...Beirut/Dubai (ANTARA News) - Kelompok oposisi Suriah, Rabu, menolak usulan Rusia untuk penyelesaian perang saudara di negara tersebut karena dinilai hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menegaskan, jika al-Assad tidak mau mundur secara damai, maka dia harus dipaksa dengan cara militer.
Dokumen usulan dari Moskow yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa Rusia ingin agar Damaskus dan sejumlah kelompok oposisi terpilih untuk merundingkan reformasi konstitusi dalam waktu 18 bulan disusul dengan pemilihan presiden.
Dokumen tersebut juga memungkinkan al-Assad untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden selanjutnya. Rusia sendiri membantah tengah menyiapkan dokumen usulan untuk perundingan internasional putaran kedua di Wina pada pekan ini.
"Rakyat Suriah tidak pernah menerima kepemimpinan diktatorial al-Assad dan tidak akan menerima kembalinya dia dengan cara apapun," kata Monzer Akbik, anggota kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah (SNC) yang didukung negara-negara Barat.
Selain itu, anggota komisi politik SNC Hadi al-Bahra, menolak penyelenggaraan pemilu dengan sistem saat ini.
"Bagaimana mungkin pemilu yang adil dapat terlenggara jika rakyat Suriah takut terhadap pembalasan dari pihak keamanan yang mendukung rezim?" kata al-Bahra.
Di sisi lain, Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Teluk--terutama Arab Saudi, juga menegaskan bahwa Bashar harus turun dari kekuasaannya untuk mencapai perdamaian di Suriah.
"Akan tetapi jika Bashar al-Assad tidak bisa dipaksa mundur secara damai, maka hal itu akan dicapai dengan cara militer," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir kepada para wartawan usai menghadiri pertemuan negara-negara Arab dan Amerika Latin.
Pertemuan puncak tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang mendukung komunike Jenewa 1 pada 2012 yang menetapkan mekanisme menuju perdamaian termasuk dengan pembentukan pemerintahan transisional.
Komunike itu juga menyatakan pemerintahan transisional harus dibentuk dari kesepakatan bersama antara pemerintahan di Damaskus dan kelompok oposisi. Dalam penafsiran Amerika Serikat, kalimat tersebut menunjukkan bahwa al-Assad tidak boleh lagi berkuasa.
Sumber diplomat dari negara Barat mengatakan bahwa usulan Rusia hanya merupakan uji coba untuk menguji reaksi internasional dan juga untuk meredakan perlawanan terhadap al-Assad.
Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa pembahasan utama konferensi di Wina adalah pembedaan kelompok teroris dan oposisi murni. Pernyataan itu kemudian diafirmasi oleh juru bicara kementerian luar negeri Rusia pada Selasa lalu.
Namun di sisi lain, sumber yang dekat dengan pemerintahan di Damaskus mengungkapkan bahwa Rusia dan Iran akan menggunakan perundingan di Wina untuk memperkuat posisi al-Assad dan menolak semua usulan yang dapat memperlemah rezim sekarang.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
