Direktur Eksekutif dan Kebijakan Moneter BI Juda Agung, dalam paparan singkat menjelang Rakor Pemerintah-BI di Yogyakarta, Kamis malam, mengatakan konsistensi realisasi belanja sektor produktif pemerintah perlu dijaga, agar memberikan peluang bagi swasta untuk berakselerasi di triwulan terakhir 2015.
"Efek berlipat dari pengeluaran pemerintah di triwulan III sudah transmisi ke sektor swasta," ujarnya.
"Perkiraan kita pertumbuhan ekonomi secara satu tahun masih dikisaran 4,7 - 5,1 persen. Tapi, lebih ke 4,7 - 4,8 persen," tambah dia.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di triwulan III, Juda mengatakan, percepatan realisasi belanja pemerintah, terutama sektor infrastruktur, memberikan dampak positif bagi perekonomian di Pulau Jawa dan Sumatera.
Namun, pemulihan perekonomian itu belum terjadi merata di wilayah Indonesia. Wilayah yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah, seperti Pulau Kalimantan, masih terimbas lesunya harga komoditas global.
Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa tumbuh menjadi 5,39 persen dari triwulan II sebesar 5,04 persen. Sementara perekonomian di Sumatera tumbuh menjadi 3,04 persen dari 2,88 persen.
"Sedangkan di Kalimantan memang agak mengecewakan. Dari triwulan II sebesar 1,09 persen, sekarang minus 0,41 pct," ujarnya.
Sedangkan wilayah lain, seperti Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua mengalami perekonomian yang tumbuh secara tahunan, namun tidak lebih baik dibanding triwulan II.
Sulawesi tercatat tumbuh 8,16 persen, Maluku dan Papua 2,28 persen, Bali dan Nusa Tenggara 11,75 persen.
Selain belanja pemerintah, Juda menilai, perhelatan Pemilu Kepala Daerah serentak pada triwulan IV akan menggerakkan perekonomian secara signifikan.
Juda menilai, ke depannya, pemerintah perlu menggencarkan industrialisasi, dan sektor jasa seperti pariwisata.
Secara umum, masalah yang masih menghambat pertumbuhan industri dan pariwisata adalah ketersediaan infrastruktur yang akhirnya membatasi akses dan konektivitas kegiatan ekonomi.
"Memang beberapa manfaat dari pengembangan industri mungkin dirasakan secara jangka panjang. Namun, bukan berarti kita tidak mulai, itu sudah harus dimulai dari sekarang," ujarnya.
Rakor antara pemerintah pusat, daerah dan BI akan digelar Jumat (13/11) esok.
Beberapa pengambil kebijakan yang dijadwalkan hadir adalah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Selanjutnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur D.I Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
