Menkeu juga menyatakan dukungan Indonesia untuk pelaksanaan kerangka inisiatif `automatic exchange of information in taxation` (yang disepakati dalam pertemuan G20 sebelumnya),"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengharapkan pemerintah Amerika Serikat lebih komunikatif ketika mengeluarkan kebijakan moneter, agar dampaknya tidak mengganggu kestabilan perekonomian global.
Hal tersebut disampaikan Wakil Deputi Keuangan G20 Indonesia Syurkani Ishak Kasim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin malam, terkait hasil pertemuan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Keuangan AS Jack Lew.
Syurkani mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela KTT G20 yang berlangsung di Antalya, Turki tersebut Menkeu Bambang Brodjonegoro juga membicarakan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak awal September lalu.
"Dengan Amerika itu bicara masalah ekonomi kedua negara. Khususnya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan baru-baru ini. Serta gejolak sistem keuangan dan harapan AS lebih komunikatif dalam kebijakannya," ujar Syurkani yang juga merupakan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal ini.
Selain membahas perkembangan ekonomi global, pertemuan bilateral tersebut juga membahas potensi kerja sama kementerian keuangan kedua negara dalam hal optimalisasi penerimaan pajak.
Sementara itu, dalam sesi terkait regulasi keuangan, kerja sama perpajakan dan anti korupsi, Menkeu Bambang yang mewakili Presiden Joko Widodo di hari kedua KTT G20 menyatakan tekad Indonesia bersama negara anggota lain untuk memberantas praktik "Base Erosion and Profit Shifting" dalam perpajakan internasional.
"Menkeu juga menyatakan dukungan Indonesia untuk pelaksanaan kerangka inisiatif automatic exchange of information in taxation (yang disepakati dalam pertemuan G20 sebelumnya)," kata Syurkani.
Lebih lanjut, Menkeu Bambang menyatakan bahwa Indonesia menginginkan penegakan hukum lebih keras bagi mereka yang melakukan praktik aliran uang secara tidak sah dengan memanfaatkan perbedaan regulasi di setiap negara.
"Indonesia mendorong peningkatan kemampuan tiap negara untuk menutup celah bagi pihak-pihak yang memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan ini, khususnya untuk mencari keuntungan dan juga untuk mentransfer hasil korupsi dan transaksi keuangan ilegal lainnya," tambah Syurkani.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
