Rencana kerja 2016 tetap pada program penyelesaian sengketa, reforma agraria dan pengendalian tata ruang,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI tetap memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan tanah pada rencana program kerja 2016.
"Rencana kerja 2016 tetap pada program penyelesaian sengketa, reforma agraria dan pengendalian tata ruang," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu.
Ferry mengatakan Kementerian ATR/BPN RI telah merancang tujuh program rencana kerja pada 2016 namun akan fokus terhadap tiga program itu karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ferry mengungkapkan Kementerian ATR/BPN RI mendapatkan suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp6 triliun.
Ketiga program itu, menurut Ferry diperkirakan akan menyerap dana 50 persen dari APBN yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN RI.
Mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengaku masih banyak sengketa kasus lahan di Indonesia yang belum terselesaikan.
Ferry menyatakan perselisihan lahan tanah menyangkut kehidupan masyarakat sehingga harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Contohnya, Ferry menerima perwakilan lurah se-Kota Palu, Sulawesi Tengah guna membicarakan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat.
Selain persoalan sengketa, Ferry mengungkapkan program pengendalian tata ruang juga memiliki peranan penting bagi kemajuan daerah.
"Kita mulai terapkan pola untuk tata ruang dan pemanfaatan lahan," ujar Ferry.
(T014)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
