"Menyangkut upaya pengurangan kemacetan di Kota Bandung, ternyata pembebasan lahan ada (masalah) di 18 kementerian/lembaga. Kalau ketuk pintu satu-satu ke pemerintah kota dan provinsi agak susah, maka dibutuhkan level menteri koordinator untuk bantu percepatan itu," kata Ridwan dalam jumpa pers usai pertemuan itu di Jakarta, Selasa.
Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 20 kilometer itu telah direncanakan sejak beberapa tahun silam, namun sekitar 15 km proyek ini mengadapi kendala pembebasan lahan akibat pelebaran jalan yang menerabas tanah kementerian/lembaga.
Menurut Ridwan, pembangunan jalan tol layang itu bahkan telah didanai dari pinjaman Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar Rp1,5 triliun di 5 kilometer pertama pada tahap pertama.
"Total estimasi dana untuk 20 kilometer sekitar Rp5 triliun. Dari 20 km itu, 5 km pertama tidak ada masalah. Makanya tahun depan kita luncurkan pembangunan 5 km pertama, dari Pasteur ke Gedung Sate di Surapati," tutur Emil.
Rizal sendiri menyatakan akan membantu pembebasan lahan sejumlah kementerian/lembaga dalam proyek itu, seraya menyebut Kota Bandung kini begitu macet karena semua orang di Kota Kembang kerap menggunakan kendaraan pribadi sehingga perlu dibangun jalan tol guna mengurangi kemacetan itu.
Rizal menambahkan, berdasarkan Undang-Undang, tanah negara yang tidak dipakai bisa diserahkan untuk kepentingan publik tanpa perlu penggantian.
"Tapi seandainya perlu diganti, tentu kita akan pikirkan dananya apakah dari APBN atau sebagian dari pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan tukar guling di lokasi lain atau dikasih sahamnya saja kalau memang badan usaha, misal BUMN," jelasnya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
