"Untuk menghemat anggaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi oleh para SKPD DKI, sosialisasi akan dilakukan melalui sistem Smart City," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.
Selain menghemat anggaran, menurut Ahok, dengan dimasukkan kedalam sistem Smart City, maka sosialisasi program-program Pemprov DKI bisa lebih efektif.
"Misalnya ada kegiatan sosialisasi kepada 100 orang, buat apa? Lebih baik manfaatkan sistem Smart City. Dengan begitu, sosialisasi dapat dilakukan kepada banyak orang sekaligus," ujar Basuki.
Selain anggaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dia menuturkan, Pemprov DKI juga melakukan penghematan untuk pembelian alat-alat tulis kantor yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.
"Kalau biasanya belanja alat-alat tulis kantor di setiap SKPD itu bisa mencapai sekitar Rp200 sampai Rp400 juta, sekarang kami potong. Mulai sekarang, jumlahnya maksimal hanya boleh sebesar Rp50 sampai Rp75 juta saja," tutur Basuki.
Sejak Rabu (18/11) pekan lalu, Ahok sudah melakukan penyisiran anggaran beberapa SKPD yang diajukan di dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Beberapa SKPD yang telah disisir anggarannya, di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
Kemudian, ada pula Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Bima Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
