Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja dalam siaran pers yang dikutip di Jakarta, Minggu mengatakan, gugus tugas (task force) akan bekerja selama satu tahun.
"Hasilnya akan diserahkan ke Menteri ESDM sebagai bahan masukan," katanya saat menerima secara simbolis satu unit mobil berbahan bakar CNG dari Toyota Indonesia di Jakarta, Jumat (27/11).
Per 1 Januari 2016, tim gugus tugas diharapkan sudah mulai bekerja melakukan studi kelayakan guna mempercepat program diversifikasi energi sebagai bagian agenda prioritas program kerja pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (Nawacita).
Selain Kementerian ESDM, tim "task force" BBG juga beranggotakan antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan asosiasi SPBG.
Wiratmaja mengatakan, studi kelayakan itu akan membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program BBG sehingga dapat diterima masyarakat dengan baik.
Selama ini, lanjutnya, ada kekhawatiran di sisi pemerintah jika SPBG dibangun, apakah masyarakat bersedia menggunakan bahan bakar gas untuk transportasi.
"Di sisi lain, pabrikan juga merasa khawatir jika telanjur memproduksi kendaraan berbahan bakar gas, ternyata alokasi gasnya tidak tersedia," katanya.
Karena itu, ia menyambut baik upaya pabrikan membuat mobil berbahan bakar CNG dengan "converter kit" berkualitas pabrikan (original equipment manufactur/OEM).
"Saya sendiri sudah menengok dan melihat proses produksi mobil BBG ini. Sangat membanggakan," katanya.
Wiratmaja menambahkan, diversifikasi energi merupakan salah satu program pemerintah menekan subsidi BBM serta memberikan energi yang lebih bersih dan murah kepada masyarakat.
Menurut dia, pemerintah telah membangun SPBG di berbagai wilayah serta memberikan "converter kit" secara gratis kepada kendaraan umum dan dinas pemerintah.
Agar program berjalan semakin lancar, lanjutnya, pada saat ini tengah disusun "roadmap" diversifikasi BBM ke gas dengan target pada 2019 telah terbangun 300 SPBG, termasuk "mobile refueling unit" (MRU), "mother station" dan "daughter station".
Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang telah menggunakan bahan bakar gas masih kurang dari 8.000 unit.
Padahal, pemerintah telah menyediakan alokasi gas bumi sebesar 47,2 MMSCFD yang cukup digunakan unuk 50.000 kendaraan.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong pabrikan membuat kendaraan berbahan bakar ganda yakni BBM dan gas.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.
Perpres tersebut menyebutkan antara lain Kementerian ESDM sebagai pendistribusi "converter kit" CNG untuk kendaraan umum dan dinas.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
