"Kepekaan terhadap pemilu bagi kaum difabel memang perlu ditingkatkan dengan prinsip aksesibilitas atau kemudahan akses bagi mereka," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi, saat sosialisasi bagi ratusan penyandang disabilitas di Balai Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, Minggu.
Menurut dia, temu komunitas penyandang disabilitas sengaja dilakukan di Desa Sendangtirto karena sebagai "pilot project" Pemilu Akses di DIY.
"Selain bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsentrasi terhadap penanganan disabilitas, kegiatan sosialisasi Pilkada ini juga didukung KPU Pusat," tuturnya.
Ia mengatakan, harus diakui kadang petugas pemilihan di lapangan belum punya kepekaan terhadap aksesibilitas kepada para penyandang disabilitas ini.
"Perlu digalakkan agar para petugas pemilihan ini mempunyai sensitifitas atau kepekaan. Agar penyandang disabilitas tidak segan menyalurkan hak pilihnya," ucapnya.
Shidqi belum mengetahui secara pasti rencana jumlah TPS Akses dalam Pilkada Sleman, dan TPS Akses nantinya akan menyesuaikan dengan jumlah penyandang disabilitas pada tiap desa dan dusun.
"Namun, yang jelas bahwa semua tempat pemungutan suara (TPS) di Sleman harus terbuka atau bisa diakses bagi penyandang disabilitas," ujarnya.
Ia mengatakan, KPU Kabupaten Sleman menyediakan template braile bagi tuna netra dengan jumlah separuh dari TPS atau sekitar 900-an. Setelah proses cetak kemudian diserahkan ke PPS untuk didistribusikan ke setiap TPS yang terdapat penyandang disabilitas.
"Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) berkisar antara 1.500 sampai 2.000 orang, ada tunadaksa, netra, rungu. Kalau yang sudah pasti itu tunanetra ada 238 orang termasuk diantaranya," imbuhnya.
Anggota KPU Pusat Sigit Pamungkas yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, penyandang disabilitas dinilai sebagai salah satu segmen strategis untuk meningkatkan target angka partisipatif hingga 78,5 persen. Karena itu pihaknya mengembangkan pemilu inklusif, yang bisa diakses warga semua termasuk penyandang disabilitas.
"Pengembangan TPS Akses nanti didesain dengan model sedemikian rupa agar mudah dijangkau semua penyandang disabilitas. TPS tidak boleh terlalu naik atau terlalu sempit. KPU sudah punya standar TPS Akses, untuk desain ukuran seberapa besarnya, tinggi seberapa, agar tidak salah desainnya," tambahnya.
Ia mengatakan, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam Pilkada, merupakan bagian dari arus untuk mengupayakan pemilu secara jujur dan adil.
"Sosialisasi pilkada bagi penyandang disabilitas juga dilakukan dengan menyesuaikan objek yang sangat mudah diterima mereka," katanya.
Pewarta: Victorianus SP
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
