"Kalau diperintahkan presiden kita siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik kami laksanakan," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat.
Hal tersebut, ia sampaikan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Dalam konteks ini, kata Budi, pihaknya tidak melihat keunggulan dari helikopter maupun mahal atau murah apabila nantinya jadi dibuat.
"Peralatan untuk presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden. Kalau ingin sederhana ya kita ikuti juga," kata Budi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru.
Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan, selain karena harga helikopter yang akan dibeli terlalu tinggi dengan kondisi keuangan sekarang, kata Pramono di Jakarta, Kamis (3/12).
Sementara itu, presiden pada Kamis (3/12) memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menyatakan ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh.
"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
