"Hal itu menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat karena konsentrasi turis dan pembangunan industri pariwisata di kota bersejarah berpotensi membawa berbagai permasalahan," kata peneliti dari Kyoto Prefectural University, Jepang, Yoshifumi Muneta di Yogyakarta, Jumat.
Pada "Tourism Heritage Seminar 2016", ia mengatakan salah satu contohnya adalah Kyoto. Seiring dengan pergeseran industri Jepang dari perekonomian berbasis bisnis manufaktur ke perekonomian berbasis perdagangan dan jasa, industri pariwisata menjadi perhatian utama pemerintah.
"Meskipun memiliki potensi yang besar sebagai penggerak ekonomi nasional, pertumbuhan industri pariwisata menimbulkan ancaman terhadap kelestarian situs-situs yang menjadi aset budaya dan sejarah," katanya.
Dalam membangun industri pariwisata, kata dia, kebijakan yang diambil pemerintah Jepang berfokus pada tiga hal. Pertama, memindahkan pusat pariwisata dari situs bersejarah ke fasilitas-fasilitas komersial.
Kedua, mengubah gaya wisata tamasya menjadi kegiatan yang lebih partisipatif dengan pengenalan terhadap etika dan filsafat budaya Jepang.
Ketiga, melibatkan wisatawan ke dalam kehidupan sehari-hari warga lokal agar mereka dapat mendapatkan pengalaman yang lebih dekat, dan di saat yang sama mereka turut memajukan kehidupan warga lokal.
"Melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat melindungi situs-situs bersejarah namun tetap mendorong komersialisasi kota melalui alternatif wisata yang lebih modern," katanya.
Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) Djoko Wijono mengatakan apa yang disampaikan Yoshifumi itu dapat menjadi pelajaran bagi pembuatan kebijakan pembangunan pariwisata di Indonesia khususnya di Yogyakarta.
"Kyoto dan Yogyakarta sebagai sister city diharapkan dapat terus menjalin hubungan yang baik dan bekerja sama," katanya.
"Tourism Heritage Seminar 2016" itu diadakan Pusat Studi Pariwisata UGM bekerja sama dengan Jogja Heritage Society.
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
