"Pemerataan merupakan suatu yang wajib," katanya saat menerima pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, seperti dilansir keterangan tertulis MPR.
Dalam kesempatan itu Zulkifli menceritakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Najib, seperti dikutip Ketua MPR, mengatakan di negeri jiran itu sejak dulu ada rekayasa sosial.
Tanpa rekayasa sosial, sulit bagi kaum bumiputera (rakyat pribumi) Malaysia bisa mengejar ketertinggalan dengan kelompok masyarakat yang sudah mapan. Rekayasa sosial dilakukan agar tercipta keadilan.
Dalam rekayasa sosial itu, lanjut Zulkifli, anak-anak kaum bumiputera disekolahkan secara gratis. Jika ada kaum bumiputera berbisnis, kontrak akan diberikan dan dana akan dipinjamkan oleh bank-bank negara.
Lebih lanjut, ia mengutip kata Najib, jika tak ada rekayasa sosial, rakyat tak akan bisa diajak bicara dan selalu protes. Untuk itu, rekayasa sosial bagi pemerintah Malaysia terus dilakukan agar tercipta kesetaraan.
Zulkifli setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah negeri jiran itu. Menurut dia, harus ada keberpihakan pada rakyat kecil. Kalau tak ada keadilan, rakyat akan susah diajak untuk melakukan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi, mengatakan organisasinya tengah melakukan perjuangan untuk mensejahterakan anggotanya.
Rusdi berharap negara memperhatikan jaminan sosial dan pensiun bagi kaum pekerja. “Saya harap negara hadir dalam setiap masalah yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, Rusdi meminta dukungan Zulkifli agar salah satu anggota KSPI yang bernama Roni Febrianto masuk dalam anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Seleksi anggota Dewan Pengawas BPJS tersebut berproses di DPR.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
