"Pemerataan merupakan suatu yang wajib," kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, harus ada langkah keberpihakan pada rakyat kecil karena kalau tak ada keadilan maka rakyat akan susah diajak bersama-sama untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, lanjutnya, maka harus ada tindakan afirmatif guna membantu rakyat kecil di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan fenomena ketimpangan perekonomian bila terus tumbuh dan tidak segera diatasi maka berpotensi mengakibatkan melonjaknya angka kriminalitas.
Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi sekarang ini.
"Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, secara bersama-sama," kata Jusuf Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12).
Seperti diketahui, lembaga keuangan multilateral Bank Dunia telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia tersebut, satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.
Dengan demikian, lanjutnya, maka 99 persen keluarga Indonesia lainnya harus berbagi dari 50 persen kekayaan nasional lainnya, sedangkan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki oleh seluruh lapisan. "Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama," katanya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
