Upaya ini, menurut Fahri kepada pers di Jakarta, Selasa, sama dengan langkah memecahbelah Partai Golkar dan PPP serta menarik PAN dalam pemerintahan.
"Kalau ada yang menganalisis bahwa upaya ini untuk menarik PKS ke pemerintahan, saya punya firasat ini sama bagaimana Partai Golkar dan PPP dipecah dan PAN ditarik dalam pemerintahan. Saya akan klarifikasi hal ini," ujar Fahri.
Ia pun mengingatkan kader-kader PKS akan adanya upaya seperti itu. "Saya kasih warning kepada seluruh kader PKS, jangan merasa aman karena kita sedang diincar. Kita harus hati-hati namun kita tetap punya harapan karena sampai hari ini kita solid," katanya.
Dia mengingatkan bahwa DPP PKS tidak pernah diatur oleh orang perorang. "PKS tidak diatur oleh orang tapi oleh aturan. Sebagai kader partai dan banyak orang pintar di dalamnya, semua mengerti dan bisa membaca peraturan," katanya.
Apapun keputusan PKS, kata dia, semua merujuk pada peraturan sesuai dengan organisasi yang modern. "Pemimpin juga diikat dengan peraturan, tidak boleh seperti zaman dulu bahwa peraturan hanya untuk rakyat, sementara dia sendiri tidak," kata Fahri.
Fahri juga mengingatkan fungsi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yang menurut Presiden PKS sedang ditugaskan melakukan evaluasi terhadap kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik termasuk dirinya adalah melanggar AD/ART partai karena BPDO tidak punya kewenangan memeriksa seperti itu.
"BPDO itu tugasnya menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap kader-kader PKS yang dianggap melanggar. Jadi tidak ada tugas BPDO melakukan evaluasi. Kalaupun dikatakan ada evaluasi, maka seharusnya yang bisa melakukan adalah fraksi," katanya.
Terkait tudingan dirinya membela Mantan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, Fahri menjelaskan, pembelaan dilakukannya hanya terhadap lembaga. Lagi pula jika dirinya dikatakan membela Setya Novanto, bagaimana dengan kader yang membela Sudirman Said.
"Saya dituduh membela Setya Novanto, yang membela Sudirman Said bagaimana?" tanyanya.
Fahri pun meminta elit PKS yang melakukan gerilya untuk melengserkan dirinya tidak memutarbalikan fakta bahwa dialah yang memulai meramaikan isu ini karena pada faktanya yang berbicara pertama mengenai isu pergantian wakil ketua DPR adalah Al Muzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
"Saya kan pejabat publik, kalau ada kesalahan saya yah dibuka saja. Mekanisme organisasi menuntut transparansi, jangan dong bermain di air keruh. Saya ini orang yang taat aturan dan selama 17 tahun ikut mendirikan PKS dan 12 tahun menjadi anggota DPR, saya paham kultur d PKS dan tidak pernah ada yang seperti ini," ujar Anggota DPR yang meraih suara terbanyak di PKS dan suara terbesar di dapilnya di NTB ini.
Semua pihak yang mengatakan bahwa ada permintaan dirinya harus mundur karena desakan kader, menurut dia, juga harus menjelaskan karena selama dia menjadi kader PKS dan berkeliling ke seluruh Indonesia, tidak pernah mendengar desakan untuk mundur dan bahkan semua selalu menyambut hangat.
"Jangan dong karena omongan satu dua orang yang minta saya mundur dikatakan itu permintaan kader," katanya.
Pewarta: Sri Muryono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
