"Kita harus hati-hati untuk tidak langsung masuk dengan regulasi yang berat-berat. Perusahaan besar, dengan regulasi dan perizinan yang bertele-tele mereka punya skala ekonomi, modal dan staf yang mengurus. UKM sulit untuk itu, jika kita mau menyesuaikan digital ekonomi dengan anak muda, kita tidak boleh hantam dengan regulasi yang berat," kata Thomas, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Thomas mengatakan, dalam industri e-commerce, tanpa ruang untuk melakukan eksperimen maka tidak akan terjadi inovasi. Namun, tidak semua hal yang dilakukan dalam eksperimen tersebut bisa langsung berhasil, banyak juga yang gagal.
"Saya mau belajar dari Amerika Serikat, pada pertengahan tahun 1990 itu pertama kalinya Internet muncul sebagai industri besar. Di AS, ada dua aspek yakni light touch dan safe harbor," kata Thomas.
Thomas menjelaskan, bentuk konsep light touch yakni pemberian ruang bereksperimen oleh pemerintah untuk industri digital.
Jika terjadi kegagalan dalam eksperimen tersebut maka akan ada pihak yang dirugikan. Namun pihak yang dirugikan itu tidak dapat menjadikan kegagalan tersebut sebagai perkara selama tidak ada niat buruk atau penipuan. Itu lah yang dimaksud dengan konsep safe harbor.
"Eksperimen pasti banyak yang gagal, dan ketika gagal pasti ada pihak yang dirugikan. Tetapi jangan langsung jadi perkara. Itu makna utama dari safe harbor, ada perlindungan, asal dengan tidak dengan niat buruk," ujar Thomas.
Thomas menambahkan, dirinya mengharapkan sentuhan dari pemerintah nantinya masih ringan dalam bentuk regulasi. Namun, dia menegaskan, para pelaku usaha di industri e-commerce bukan berarti bebas dari regulasi-regulasi yang sudah ada meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus.
"Jangan salah mengerti, pelaku di sektor digital atau dunia maya diartikan bebas dari regulasi yang ada. Semua pelaku e-commerce tetap harus patuh terhadap peraturan perundangan yang saat ini berlaku, dan itu sudah cukup banyak," kata Thomas.
Thomas menegaskan, para pelaku usaha industri e-commerce harus menaati peraturan seperti ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), aturan kepabeanan, aturan terkait Standar Nasional Indonesia dan lainnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan formalisasi peta jalan (roadmap) e-commerce dan menjadikannya program nasional yang akan diluncurkan akhir Januari 2016.
Peta jalan e-Commerce merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar industri e-commerce di Indonesia dapat tumbuh dengan manfaat yang dapat menetap di Indonesia.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
