"Petani membutuhkan kredit lunak, juga memodernisasi alat-alat pertaniannya. Itu sudah harus dilakukan kalau kita tidak mau kehilangan petani dalam negeri," ujar dia dalam keterangan tertulis MPR di Jakarta, Jumat.
Mahyudin yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2015-2020, mengatakan, saat ini HKTI (versi Munas Asrama Haji Pondok Gede) telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (MenkumHam), melalui SK Menkumham Nomer AHU-110.AH.01.08 tahun 2015 tentang perubahan Anggaran Dasar.
Hal ini, kata dia, menjadi pertanda bahwa HKTI merupakan kepengurusannya yang diakui pemerintah. Selain itu, juga menegaskan tidak boleh lagi ada kepengurusan HKTI yang lain. Sekalipun begitu, Mahyudin mempersilahkan siapa saja untuk bergabung dengan organisasi yang ia pimpin itu.
"Secara hukum sudah tidak ada lagi sengketa hukum. Namun kalau ada pihak-pihak lain yang mau bergabung silakan saja, karena HKTI bukan untuk kekuasaan tapi untuk kemakmuran petani", kata dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
