"Ini memang harus diperberes lagi manajemennya seperti apa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pengelolaan Candi Borobudur di Hotel Manohara, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat sore.
Presiden melakukan rapat terbatas mengenai pengelolaan Candi Borobudur bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah antara lain Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Selain itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut dalam rapat tersebut.
Menurut Presiden, terdapat empat institusi yang saat ini mengelola wisata Candi Borobudur antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta PT Candi.
Presiden berharap para pemangku kepentingan dalam rapat tersebut dapat memutuskan adanya integrasi lembaga yang mengelola kawasan wisata Candi Borobudur.
Selain itu, Presiden juga membahas masalah zonasi kawasan wisata Candi Borobudur bersama para pejabat yang hadir.
"Saya ingin sore hari ini ada segera keputusan, kemudian segera direncanakan dan segera dikerjakan di lapangan sehingga betul-betul ada sebuah perubahan," tegas Jokowi.
Dengan perubahan itu, tambah Jokowi, diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Candi Borobudur.
Presiden mengatakan jumlah kunjungan wisman ke Borobudur pada 2014 mencapai 250 ribu orang sementara pengunjung domestik sebanyak 2,2juta orang.
Rencana pengembangan tersebut diharapkan dapat menambah jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada 2019 menjadi 20 juta pengunjung atau dua kali lipat dari 2015.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
