pengawasan dan pencegahan atas potensi politik uang perlu dilakukan KPKJakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengingatkan pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.
"Mungkin saja kandidat calon ketua umum itu adalah pejabat negara yang sekarang menjabat. Di daerah itu bisa bupati dan gubernur berminat jadi ketua umum Golkar. Maka pengawasan dan pencegahan atas potensi politik uang perlu dilakukan KPK," kata Agung di Jakarta, Senin.
Agung mengatakan semua calon ketua umum Golkar seharusnya bersedia menandatangani pakta integritas antipolitik uang agar Munaslub berlangsung adil.
Dia juga menyarankan calon yang tidak menyetujui keterlibatan KPK agar tidak usah mencalonkan diri.
"Mengenai legalitas keterlibatan KPK ini nanti bisa kita buatkan nota kesepahaman dengan KPK, PPATK dan LSM antikorupsi, untuk bisa melakukan tindakan pencegahan atas indikasi politik uang dalam Munas," jelas dia.
Munaslub Partai Golkar akan diadakan tahun ini di mana kedua kubu yang berselisih sudah menyetujui Munaslub diselenggarakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau.
Kubu Agung Laksono sendiri menginginkan Tim Transisi dilibatkan dalam penyelenggaran Munaslub itu.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
