"Presiden menghendaki untuk ditugaskan kepada PT KAI, jadi tidak usah dilelang karena akan memakan waktu panjang," katanya usai rapat koordinasi tentang LRT di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Dia memastikan proyek infrastruktur dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut berjalan sesuai rencana meski ada beberapa hal teknis yang masih dalam pembicaraan atau kajian.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, yang juga menghadiri rapat, menambahkan, beberapa hal yang masih dalam pembicaraan antara lain terkait pembayaran dana APBN ke kontraktor, masalah trase yang berdekatan dengan proyek kereta cepat serta analisis dampak lingkungan dan tata ruang wilayah.
"Untuk tata ruang harus ada revisi dari Perpres 54 tahun 2008 tentang Jabodetabek-Puncur agar saat pembangunan tidak melanggar aturan, karena itu menyangkut masyarakat sekitar," katanya.
Ia mengharapkan LRT yang akan menghubungkan Jakarta dan Bogor bisa beroperasi maksimal tahun 2018, menjelang penyelenggaraan pesta olahraga empat tahunan Asian Games.
"Mudah-mudahan tidak ada hambatan, termasuk juga masalah trase yang tumpang tindih," kata Deddy.
Pemerintah berencana untuk membangun LRT dengan rute awal Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer dan Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 kilometer.
Pekerjaan LRT, yang menghabiskan dana Rp23,8 triliun, meliputi dua tahap dengan total panjang 83,6 kilometer dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun ini. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo dan PT Adhi Karya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
