"Tidak hanya muda saja, tapi juga yang punya kemampuan mumpuni dan tidak tercela," kata Agung di kantor Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 di Jakarta, Rabu.
Yang dimaksud tidak tercela oleh Agung ialah yang memiliki rekam jejak yang baik, dan tidak terlibat kasus hukum. Selain itu Agung juga menjelaskan bahwa calon ketua umum harus yang sudah lima tahun terlibat dalam kepengurusan.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol yang dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut juga menekankan pada unsur politik uang yang tidak boleh lagi diterapkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam menentukan calon ketua umum.
"Dapat dukungan daerah. Dukungan visi misi, bukan dukungan transaksional," jelas Agung.
Ia pun menyambut baik keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan telah mendeteksi kemungkinan adanya politik uang dalam Munaslub Partai Golkar seperti yang dikatakan oleh salah satu komisionernya Saut Situmorang.
"Kami gembira KPK turut memantau pemilihan ketua umum agar tidak dilumuri oleh money politic," ujar Agung.
Agung dan Aburizal Bakrie yang selama satu setengah tahun terakhir terlibat konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar sepakat untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum.
Keduanya juga sudah kembali bersatu dan mendukung penyelenggaraan Munaslub untuk memilih calon ketua umum baru.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
