Pengungkapan nama-nama pondok pesantren tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua yang mengirimkan anaknya belajar,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap 19 nama pondok pesantren yang terindikasi sarat dengan aktivitas radikalisme.

"Pengungkapan nama-nama pondok pesantren tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua yang mengirimkan anaknya belajar," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta BNPT menjelaskan kriteria dalam menentukan aktivitas radikal yang disinyalir dilakukan pondok-pondok pesantren tersebut.

Saleh menyakini BNPT telah memiliki kriteria baku yang menjadi ukuran dalam melakukan penilaian dan penelitian serius dan monitoring yang berkelanjutan.

"Namun, seharusnya BNPT melibatkan Kementerian Agama dalam melakukan kajian. Bila perlu melibatkan organisasi-organisasi masyarakat Islam," tuturnya.

Saleh juga meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan BNPT. Sebab, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam membina pondok-pondok pesantren

Pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama tentu juga dibarengi dengan pengawasan aktivitas termasuk kurikulum dan para tenaga pengajarnya.

"Yang mengeluarkan izin operasional pondok pesantren Kementerian Agama. Tentu sebelum mengeluarkan izin, Kementerian Agama sudah mengenal para pengasuhnya," katanya.

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016