"DPP itu dalam AD/ART bersifat kolektif kolegial. Maka panitia munas harus diputuskan di dalam rapat pleno," ujar Andi Sinulingga di Jakarta, Kamis.
Dia menekankan tidak ada aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar yang menyebutkan seorang ketua umum memiliki hak khusus dalam hal apapun termasuk terkait pembentukan panitia munas.
"Kisruh Golkar selama ini terjadi karena mekanisme pengambilan keputusan partai tidak digunakan dengan baik. Tidak ada dalam AD/ART yang namanya ketua umum punya hak khusus dalam bentuk apapun," jelas dia.
Bagi Andi, pembentukan struktur kepanitiaan Munas Golkar yang paling adil bagi kedua kubu adalah dengan mengembalikannya kepada pengurus hasil Munas Riau dan diputuskan melalui rapat pleno bersama-sama.
"Itu yang paling fair," ujar dia.
Munas Partai Golkar akan dihelat tahun ini. Kedua kubu yang berselisih sudah menyetujui Munas diselenggarakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie, Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Seiring dengan hal itu, kubu Aburizal Bakrie dikabarkan telah membahas kepanitiaan munas dalam kunjungannya ke Australia pekan lalu.
Panitia munas yang dihasilkan dalam pembicaraan di Negeri Kanguru itu antara lain Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara, Nurdin Halid selaku Ketua Steering Committee, dan Yorrys Raweyai sebagai Ketua Organizing Committee.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
