"Sebelum Presiden berangkat ke AS, kita bisa umumkan kebijakan baru yang kita sebut paket kesepuluh yang ditunggu-tunggu masyarakat," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Pramono menyebutkan sebelum diumumkan paket kebijakan ekonomi itu akan ada rapat kabinet paripurna.
"Minggu depan sebelum Presiden ke AS akan ada rapat paripurna dan di situ akan disampaikan," kata Pramono Anung.
Pada 27 Januari 2016, pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IX.
Seskab Pramono Anung menyebutkan Paket Kebijakan Ekonomi IX terdiri atas tiga poin yaitu berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tenaga listrik, maka pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres).
Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.
"Sampai 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 gigawatt (GW) dengan energi terjual mencapai 220 terrawatt hour (TWH). Rasio elektrifikasi saat ini 87,5 persen.
Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 8,8 persen per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun dengan asumsi elastisitasi 1,2 persen," kata Menko Perekonomian.
Dia menjelaskan dengan adanya perpres tersebut,maka PT PLN (Persero) akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Energi primer
Darmin Nasution juga menegaskan pemerintah juga akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN, dan lain-lain.
"Juga fasilitas pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik," katanya.
Di sisi lain, PLN juga wajib mengutamakan penggunaaan barang dan jasa dalam negeri melalui proses pengadaan inovatif, misalnya pengadaan secara "openbook", pemberian preferensi harga kepada penyedia barang dan jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan dalam negeri.
Selain listrik, yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2016, kebutuhan nasional mencapai 2,61 kg per kapita, sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.
"Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor," ungkap dia.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Yakni, melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
Namun, karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.
Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.
Untuk peningkatan sektor logistik di desa dan kota, pemerintah sepakat untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pembangunan konektivitas ekonomi desa dan kota.
Ada pun lima jenis usaha yang dideregulasi adalah pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing), sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM, goegraphical indications, dan ekonomi kreatif, sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik, dan penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.
"Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
