Yogyakarta (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memastikan tidak ada pungutan uang gedung yang dibebankan ke orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri di kota tersebut.

"Sudah tidak ada lagi yang namanya pungutan uang gedung. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur bangunan untuk sekolah dilakukan pemerintah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Sabtu.

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana yang cukup besar untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur seluruh SMP negeri di kota tersebut.

Total dana yang dianggarkan untuk perbaikan 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta pada tahun ini mencapai sekitar Rp7 miliar, namun alokasi untuk tiap sekolah berbeda-beda tergantung kondisi di masing-masing sekolah.

Selain untuk perbaikan gedung SMP negeri, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menganggarkan dana untuk perbaikan sejumlah gedung SD dan taman kanak-kanak sebesar Rp11,5 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk perbaikan di enam sekolah dasar yaitu SD Lempuyangwangi, SD Baciro, SD Pujokusuman, SD Cokrokusuman, SD Tegalpanggung dan SD Demangan. Khusus di SD Tegalpanggung dan SD Demangan, pembangunan pada 2016 merupakan lanjutan kegiatan yang sudah dimulai 2015.

SD Tegalpanggung yang masuk bangunan cagar budaya akan ditata tanpa merusak bangunan namun siswa memperoleh ruangan atau lapangan yang bisa digunakan sebagai tempat penyelenggaraan upacara bendera.

Sedangkan di SD Demangan, dilakukan penataan agar kebutuhan ruang bagi siswa untuk bermain atau berinteraksi bisa tercukupi.

Selain dana untuk perbaikan bangunan, pada tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga menganggarkan dana pengadaan 560 unit komputer untuk SMP dan 310 pasang "laptop" atau komputer jinjing dengan "LCD" untuk SD.

"Kami ajukan pengadaan 1.112 unit komputer untuk SMP guna mendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang dilakukan bertahap. Tahun ini, dipenuhi sekitar 560 unit," tuturnya.

Komputer tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang akan melakukan ujian nasional berbasis komputer yaitu SMP 5 dan SMP 8 Yogyakarta.

"Selebihnya digunakan untuk sekolah lain. Harapannya, pada 2017 semua sekolah sudah bisa melakukan ujian nasional berbasis komputer," ucapnya, berharap.

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016