Jaringan media sosial tersebut, yang berpusat di Kota Pantai AS San Francisco dengan lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia, menyatakan dalam satu "tweet" bahwa kebijakannya tak mengizinkan pengguna Twitter mendorong terorisme.
Twitter, jika dibandingkan dengan jaringan lain sejenisnya yang berpusat di AS, telah dipandang sebagai lebih enggan untuk mencampuri isi yang diposting oleh pengguna.
Dalam sejarahnya selama hampir 10 tahun, jaringan tersebut telah memiliki sistem yang menentang pornografi anak-anak.
Menurut satu laporan yang disiarkan pada 2015 oleh Brookings Institution, kelompok pemikir yang berpusat di Washington DC, menyebutkan ISIS memiliki sedikitnya 46.000 akun aktif Twitter selama masa tiga-bulan pada 2014.
Tekanan atas Twitter agar mengekang propaganda oleh ISIS dan kelompok garis keras lain berasal dari Pemerintah AS serta organisasi non-pemerintah dan per orang, kata Xinhua yang dikutip Sabtu siang.
Pada Januari, jaringan sosial itu dituntut oleh janda seorang warga negara AS yang tewas dalam satu serangan terhadap pusat pelatihan polisi Jordania.
Penuntut tersebut dilaporkan menuduh Twitter mempermudah ISIS untuk mendorong kekerasan.
Namun Twitter pada Jumat menyatakan jaringan itu "selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pelaksanaan Peraturan Twitter kami sendiri yang mencakup melarang prilaku, keperluan sah pelaksana hukum, dan kemampuan pengguna untuk berbagi pendapat secara bebas --termasuk pandangan yang mungkin tak disetujui oleh orang lain atau dikatakan menyerang".
Sementara itu, jaringan tersebut menyatakan telah meningkatkan jumlah tim yang mengkaji laporan yang berkaitan dengan terorisme.
"Kami juga meneliti akun lain yang serupa dengan yang dilaporkan dan meningkatkan piranti yang layak untuk memerangi spam ke permukaan akun lain yang berpotensi melakukan pelanggaran untuk kajian oleh anggota kami," katanya.
Twitter mengklaim, "Kami sudah melihat hasilnya, termasuk peningkatan dalam pembekuan akun."
Twitter, yang mengakui tak ada "algoritme magis" untuk mengidentifikasi isi teror di internet, mengatakan jaringan tersebut akan "terus secara agresif melaksanakan Peraturan kami di bidang ini."
(Uu.C003)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
