"Kami prihatin dengan kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat MA tetapi juga harus mengapresiasi KPK yang tetap sigap sehingga OTT itu membuahkan hasil," katanya di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, hasil OTT KPK terbaru itu diharapkan semakin menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun oknum PNS penerima gratifikasi.
Sebaliknya, menurut dia, hasil OTT KPK itu juga memaksa MA untuk lebih fokus dan konsisten melakukan pembenahan internal.
"Merespons hasil OTT KPK itu, Pimpinan MA perlu melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui kemungkinan oknum MA lainnya terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi itu," ujarnya.
Hal itu, kata dia, karena hasil OTT KPK itu memperlihatkan jumlah uang suap yang cukup besar.
Dia mengatakan kasus dugaan suap yang melibatkan oknum pegawai MA itu semakin mempersulit upaya memperbaiki citra lembaga peradilan.
"Sebab, hasil OTT KPK itu membuktikan bahwa praktik jual beli perkara masih marak," katanya.
Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang di kawasan Gading Serpong pada Jumat (12/2) tengah malam.
Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kasubdit Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara MA dan seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
KPK mengamankan uang suap Rp400 juta dan uang lainnya dalam satu koper terpisah yang jumlahnya belum diketahui.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
