Ban memberi selamat kepada Faustin Archange Touadera atas kemenangannya menurut hasil awal pemilihan umum itu, yang banyak orang harapkan menjadi tanda langkah maju ke arah rujuk negara itu setelah dilanda kekerasan aliran bertahun-tahun.
Sekjen PBB itu juga meminta pihak berwenang peralihan menyelesaikan pemilihan umum dengan memberikan jadwal melakukan pemilihan anggota parlemen tahap kedua, serta memastikan penyelesaian peralihan politik pada 31 Maret.
"Sekjen PBB memuji pemilihan umum, yang berjalan damai, di Republik Afrika Tengah," kata pernyataan dari kantor Ban.
Pernyataan itu juga menambahkan bahwa Sekjen PBB meminta seluruh pemimpin politik serta pemangku kepentingan nasional untuk terus mempertahankan suasana yang konstruktif, serta kepada seluruh orang yang terlibat untuk mempertahankan komitmen mereka dengan kode etik elektoral.
Touadera yang merupakan mantan profesor matematika dan pernah menjabat sebagai perdana menteri itu dinyatakan sebagai pemenang pada Sabtu setelah meraih perolehan suara lebih dari 60 persen dari pemilihan umum.
Bany menyampaikan apresiasinya terhadap pesaing Touadera, Anicet Georges Dologuele yang juga merupakan mantan perdana menteri, menyebutkan bahwa pidato konsesinya menunjukkan semangan kenegaraan.
Pengadilan Konstitusional harus menyatakan hasil pemilihan umum itu dalam satu minggu sebelum menjadi hasil akhir.
Touadera mengatakan pada Minggu (Senin WIB) dirinya merasakan adanya "langkah penuh" terhadap permasalahan yang ada di Republik Afrika Tengah dan akan bergegas untuk mengembalikan persatuan.
Itu merupakan sebuah tantangan besar bagi negara yang telah dilanda perang tersebut, dimana hampir setengah juta penduduknya melarikan diri ke sejumlah negara tetangga dan setengah populasinya sendiri kekurangan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap sumber pangan.
Sejumlah kelompok pemberontak masih menguasai banyak bagian negara itu.
Prancis dijadwalkan akan menarik 900 sisa pasukannya dari Republik Afrika Tengah setelah mereka mengirimkan pasukan penjaga perdamaian disana saat meningkatnya kekerasan pada 2013 lalu.
Pasukan beranggota 11.000 orang dari penjaga perdamaian PBB akan tetap berada di negara itu hingga pemerintahan yang baru resmi menjabat, demikian AFP melaporkan.
(Uu.Ian/KR-MBR)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
