"Harus ada jaminan dulu bahwa reformasi tata kelola sepak bola Indonesia benar-benar akan berjalan sesuai yang dicita-citakan," ujar Ketua Umum BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Pemerintah juga harus memastikan sanksi FIFA yang diberikan kepada Indonesia akan benar-benar ditarik, ketika PSSI diaktifkan kembali.
Noor Amman meminta pemerintah mempertimbangkan faktor perjalanan sejarah saat Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 tahun 2015 mengenai pembekuan PSSI pada 17 April 2015 dikeluarkan.
"Waktu itu, PSSI membangkang dan menyatakan bahwa hanya tunduk dan patuh kepada FIFA, Pemerintah sebagai penguasa negeri ini tak dianggap. Bahkan lewat surat ke FIFA, PSSI sendiri yang meminta agar sepak bola Indonesia disanksi karena tuduhan intervensi Pemerintah," kata dia.
Noor Amman juga menyatakan mantan Sekjen PSSI Joko Driyono, yang juga CEO PT Liga Indonesia, mengakui tidak ada intervensi dari pemerintah seperti yang tertulis dalam surat PSSI ke FIFA.
"Artinya, kalau benar pembekuan itu akan dicabut harus ada klarifikasi terlebih dahulu, bahwa tidak benar Pemerintah melakukan intervensi seperti yang tertuang dalam surat sanksi FIFA tertanggal 30 Mei 2015," ujar dia.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
