"Sesungguhnya itu mudah. Pemerintah butuh komitmen. Seandainya mereka bilang iya, syarat akan kami penuhi. Itu sudah menjadi komitmen awal untuk buktikan jika itu niatan baik. Belum-belum udah menolak," kata Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora Jakarta, Kamis.
Sembilan syarat pencabutan pembekuan sebelumnya disampaikan oleh Menpora Imam Nahrawi di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/3). Dari sembilan syarat tersebut ada satu poin yang menyita perhatian.
Syarat yang cukup menyita perhatian tersebut berada di urutan kedelapan yaitu menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam ajang Piala AFF 2016, SEA Games 2017, lolos kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Asian Games 2018.
Jika dilihat dari syarat tersebut, sudah dipastikan Indonesia tidak bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 karena pertandingan seharusnya dilakukan Juni 2015 bersamaan dengan kualifikasi Piala Asia. Untuk kejuaraan lain, peluangnya memang masih terbuka jika pembekuan secepatnya dicabut.
Namun, Menpora Imam Nahrawi tetap dalam keputusannya dan tetap berharap PSSI bisa menerima syarat yang diajukan. Hal tersebut dilakukan karena pihaknya juga belum mendapatkan masukan dari Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Agum. Pak mana yang dihasilkan oleh tim ad hoc. Seperti apa? Tolong beri kami sehingga kami punya referensi. Tapi sampai sekarang belum ada. Terus saya harus katakan apa?" kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.
Pria asal Bangkalan itu menjelaskan, syarat yang diberikan sebenarnya sudah diterapkan pada beberapa turnamen yang digelar selama PSSI dibekukan. Pihaknya menilai pada turnamen yang digelar banyak yang diuntungkan mulai klub, sponsor maupun penonton.
"Kalau mereka tidak bisa memenuhi salah satu syarat bilang saja. Pak saya tidak penuhi. Ini yang bisa kami penuhi," kata pria yang juga seorang politisi itu.
Berikut sembilan syarat pencabutan pembekuan PSSI:
1. Menjamin eksistensi/kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian ketat oleh pemerintah.
2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi.
3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.
4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan prestasi olah raga sepak bola nasional.
5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.
6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesioanal. berkualitas, serta transparan.
7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.
8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event: 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017; 3) Lolos Pra-Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018; dan
9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.
Pewarta: Bayu K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
